Kesibukan belasan ibu-ibu nampak terlihat pada hari Senin (11/5/2020) siang menjelang sore, di sebuah lokasi yang dipilih sebagai dapur umum Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.
Pemerintah desa setempat mengadakan dapur umum tersebut sebagai tindak lanjut atas arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggelar Gasibu (Gerakan Nasi Bungkus) di setiap wilayah kecamatan, bahkan hingga ke desa-desa.
Pendirian dapur umum diharapkan dapat menolong warga tak mampu, minimal dengan menyediakan kebutuhan makan sehari-hari. Diketahui, saat ini banyak warga yang menjadi lebih lemah daya belinya akibat terdampak pandemi COVID-19, sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan sembako.
Dapur umum yang beroperasi di Desa Ciharalang direncanakan akan beroperasi untuk masa 25 hari ke depan. Aktivitas memasak, mengemas dan mendistribusikan nasi bungkus/nasi kotaknya sendiri dikelola secara mandiri oleh para kader di bawah pimpinan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciharalang.
Dapur umum Desa Ciharalang bertugas menyediakan 70 porsi nasi bungkus/kotak setiap harinya. Pengadaan nasi yang sudah lengkap dengan lauknya ini didanai sepenuhnya oleh ADD (Alokasi Dana Desa).
Tak kurang dari 76 orang ibu-ibu kader dilibatkan dalam kegiatan dapur umum program Gasibu di Desa Ciharalang. Jumlah tenaga manusia yang cukup banyak tersebut diatur secara bergiliran, menyesuaikan dengan kesanggupan dan kemapuan masing-masing.
Sebanyak 12 orang ibu-ibu kader PKK ikut terlibat pada hari pertama beroperasinya dapur umum di Desa Ciharalang. Para ibu bahkan ikut mengantar nasi bungkus/kotak hingga ke rumah penerima manfaat program tersebut.
“Mudah-mudahan dengan adanya program Gasibu ini bisa membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena adanya dampak Covid-19,” tutur Kepala Desa Ciharalang Slamet Mulyana, saat diminta tanggapannya oleh CIAMIS.info.
Pemberian nasi bungkus melalui program Gasibu merupakan salah satu alternatif pertolongan kepada masyarakat terdampak COVID-19, di samping berbagai macam jalur bantuan lainnya yang sudah ada.
Rilis terbaru Gubernur Jabar menyebutkan bahwa masyarakat Jawa Barat yang asalnya ‘hanya’ 25% disubsidi pemerintah, kini meningkat menjadi 2/3 atau 63% yang meminta tanggungan negara.
Besarnya dampak sosial ekonomi yang disebabkan oleh wabah COVID-19, mengutip berbagai laporan, telah memunculkan angka baru kemiskinan pada masyarakat Jawa Barat, hingga menembus bilangan 1,7 juta jiwa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar